Home PUBLIK DPD Lembaga Poros rakyat Minta APH Tutup Tambang galian C dan Pidanakan Pengusaha Galian C Ilegal

DPD Lembaga Poros rakyat Minta APH Tutup Tambang galian C dan Pidanakan Pengusaha Galian C Ilegal

301
0
SHARE
DPD Lembaga Poros rakyat Minta APH Tutup Tambang galian C dan Pidanakan Pengusaha Galian C Ilegal

MAKASSARGLOBAL.COM - Takalar–Sejumlah LSM dan pemerhati lingkungan Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi selatan yang sempat dihubungi awak media baru-baru ini menyatakan pihaknya menengarai bila pengusaha Galian C yang kini marak di sejumlah desa dan kecamatan di Kabupaten Takalar kebanyakan diduga bodong alias tidak berizin.

Semestinya para pengusaha ilegal alias bodong yang mengeksploitasi Galian C seperti jenis, Batu dan tanah harus ditutup dan diberi sanksi pidana. Pasalnya jelas-jelas telah merusak lingkungan dan dinilai melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai aspek perizinan, dokumen lingkungan, keselamatan lingkungan, hingga reklamasi pasca penambangan.
 
Dokumen perizinannya kebanyakan diduga kuat telah habis masa berlakunya alias kadaluwarsa. Bahkan beberapa di antaranya tidak mengantongi perijinan sama sekali dari instansi berwenang.

 perizinanannya kadaluwarsa atau sama sekali tidak memiliki izin, namun nyaris perusahaan Galian C itu tetap beroperasi melakukan kegiatan penambangan alias membandel.

Atas fenomena itu aparat yang berwenang terkesan tutup mata dan membiarkan para pengusaha itu melakukan eksploitasi penambangan secara liar. Ada apa dengan aparat Penegak Hukum Kami?

Padahal regulasinya jelas bahwa setiap kegiatan usaha pertambangan Galian C baru bisa dilakukan, ketika setelah memperoleh izin dari instansi berwenang menerbitkan izin.

Aktivitas penambangan Galin C diduga tidak mengantongi IUP.
“Seperti tertuang di UU Nomor 4 Tahun 2009,  Pasal 158, bahwa Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Penambangan (IUP) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 10 miliar. Selain sanksi itu, bisa dikenai sanksi sesuai UU Nomor 23 Tahun 1997  tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP Nomor 27 Tahun 1999  tentang Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL),” ujar Wahyu,  Sekjen Lembaga poros rakyat

Pihaknya merasa heran, mengapa aparat penegak hukum tidak segera mengambil tindakan, dan instansi yang berperan melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan tidak segera mengambil langkah penertiban.

“Jangan-jangan Tutup mata lantaran bermain mata dengan pengusaha. Boleh jadi miris, lantaran pengusaha Galin C bodong itu dibekingi oknum orang berpengaruh yang menduduki jabatan penting di lembaga-lembaga strategis di Kabupaten Takalar.

Laporan : IRWAN MR
Editor : ADMIN