Makassarglobal.com – Takalar – Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dibingkai dalam bentuk aspirasi dianggap merugikan masyarakat kabupaten Takalar. Selain disinyalir korup, BSPS juga ditumpangi sejumlah oknum yang menjadi pendukung pemilik aspirasi.

Sebagai contohnya, 28 unit bantuan BSPS tahun 2022 aspirasi yang diduga milik Amir Uskara. Bantuan tersebut sempat berpindah sebanyak 3 kali hingga akhirnya dapat dilaksanakan. Pertama di desa Aeng Batu-batu, kemudian di desa Tamalate dan berakhir di desa Galesong Baru.

Kemudian aspirasi yang diduga milik Hamka B. Kady yang berjumlah lebih dari 300 rumah. Program ini dianggap jauh lebih parah karena dianggap paling nepotis karena pengusulan diduga dilakukan oleh pendukung masing-masing berdasarkan prinsip kepentingan disetiap wilayah tanpa berkoordinasi dengan dinas terkait.

Sebagai akibatnya, pendamping kewalahan dalam melakukan verifikasi karena banyaknya data yang tidak valid. Bahkan orang-orang yang tidak memiliki rumah diterbitkan oleh pihak Kementerian sebagai orang yang memiliki rumah tidak layak huni. Banyak penerima yang diganti, bahkan di desa Paddinging tahun 2022, hampir keseluruhan penerima bantuan dianggap tidak layak sehingga pelaksanaan terpaksa ditunda cukup lama karena harus menunggu SK nama-nama usulan baru dari pihak kementerian.

Dari sisi Toko Suplier, para pendamping diduga melakukan pengaturan agar toko yang menyuplai merupakan toko yang telah ditentukan. Padahal, berdasarkan ketentuan PermenPUPR tahun 2018 tentang BSPS Toko dipilih oleh kelompok penerima Bantuan. Akibatnya, lokasi bantuan terkadang jauh dari lokasi toko. Sebagai contohnya, desa Cakura kecamatan Polongbangkeng Selatan, yang disuplai oleh Toko Late Jaya yang berlokasi di desa Tope Jawa kecamatan Mangarabombang yang jaraknya sangat jauh dari lokasi bantuan. Akibatnya, terjadi keterlambatan suplian material, sehingga penerima waktu itu harus menunggu material hingga sebulan lebih untuk perampungan. Bahkan setelah SK pendamping berakhir pun, pekerjaan BSPS juga tidak kunjung rampung.

Indikasi Korupsi besar-besaran juga secara nyata diduga terjadi pada pelaksanaan BSPS tahun 2022. Keseluruhan penetapan harga RAB dianggap merugikan masyarakat karena harga yang terlampau tinggi dan melanggar regulasi yang ada. Komunitas BAKINT (Barisan Anti Korupsi Indonesia Takalar) bahkan menyebut penentuan nilai satuan material dan pelanggaran regulasi BSPS tahun 2022 adalah yang terparah sepanjang BSPS digelar di kabupaten Takalar selain pada tahun 2016.

Terakhir, kasus yang terjadi di desa Lakatong, kecamatan Mangarabombang, pendamping diduga kuat sengaja mengganti penerima bantuan tahun 2022 atas nama Ramli yang telah ditetapkan oleh Kementerian PUPR dengan orang lain tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Ini adalah salah satu bukti bagaimana regulasi tidak dianggap oleh pelaksana karena diduga merasa “super power” dibawah bingkai sistem aspirasi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here