Makassarglobal.com – Takalar – Pemerintah daerah kabupaten Takalar sampai saat ini terpantau belum mengeluarkan pengumuman hasil pendataan Non ASN. Selain melanggar ketentuan Kemenpan RB, hal ini juga dianggap publik sebagai bentuk non transparasi pemerintah yang berpotensi merugikan masyarakat kabupaten Takalar.

Penekanan soal kewajiban pengumuman data tenaga non ASN terdapat dalam surat Kemenpan RB yang ditujukan kepada seluruh pejabat pembina Kepegawaian (PPK) di tingkat pusat dan daerah per tanggal 30 September 2022, point 4 bagian c dan d. Dalam surat tersebut, pengumuman disebutkan jika pengumuman wajib dilakukan per tanggal 1 hingga 8 Oktober 2022 agar masyarakat bisa melakukan sanggahan jika terjadi kesalahan data.

Pada point 4 bagian c surat tersebut dikatakan bahwa hasil verifikasi dan validasi wajib diumumkan kepada masyarakat melalui portal resmi instansi atau papan pengumuman instansi selama 5 (lima) hari kalender dan paling lambat tanggal 8 Oktober 2022 untuk mendapatkan umpan balik masyarakat dan memastikan terciptanya transparansi serta menjamin akuntabilitas data yang disampaikan.

Sementara pada bagian d, disebutkan bahwa perbaikan data terhadap hasil umpan balik masyarakat wajib dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh hari) kalender dan paling lambat tanggal 22 Oktober 2022 pukul 17.00 WIB melalui sistem aplikasi pendataan tenaga non ASN BKN.

Berdasarkan isi surat tersebut, maka masa waktu sanggahan hanya sampai tanggal 8 Oktober 2022. Dan proses perbaikan dilakukan paling lambat tanggal 22 Oktober 2022. Masalahnya, pemerintah kabupaten Takalar hingga saat ini masih belum membuka informasi tersebut ke publik.

Menanggapi hal tersebut, Ketua LSM LAMBUSI, Nixon dengan keras mempertanyakan sikap pemerintah daerah Takalar yang dianggap berpotensi merugikan masyarakat Takalar.

” Kita mempertanyakan sikap pemerintah daerah Takalar, kenapa sampai saat ini belum ada pengumuman resmi soal data itu, ada apa??? ” ujar Nixon (6/0

Nixon melanjutkan bahwa tidak transparannya pemerintah daerah terkait data tersebut akan membuat ruang terbuka terhadap kemungkinan terjadinya praktek kotor permainan manipulasi yang akan sangat merugikan masyarakat Takalar. Untuk itu, LAMBUSI dengan tegas mendesak Pemda Takalar untuk segera mengeluarkan pengumuman resmi terkait data Non ASN.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here