Penyadapan Ilegal Terhadap Presiden dan Istana Bukan Kebetulan? Ada Skenario Merebut Kekuasaan Secara Inkonstitusional?_
Jakarta- makassarglobal.-“13 November 2026 – Publik dibuat tercengang! -“Sebuah video klip sidang Komisi III DPR RI yang disiarkan TVR Parlemen mendadak viral dan memicu ribuan tanda tanya. -“Video berjudul “Tentang PENYADAPAN ILEGAL Terhadap Presiden RI” itu menampilkan Benny Kabur Harman (BKH) yang menyampaikan pidato tajam dan berani di hadapan Kapolri.
Di awal pidatonya, BKH menyampaikan apresiasi atas keberanian Kapolri mengambil langkah hukum terkait dugaan penyadapan ilegal. -“Namun, setelah itu suasana sidang berubah panas! – BKH menegaskan, ini bukan penyadapan biasa. Ini yang ia sebut sebagai “PENYADAPAN POLITIK”! Lalu, apa sebenarnya yang terjadi?
Menurut klaim BKH, penyadapan itu menyasar Presiden dan Istana. Ia menduga ada motif dan tujuan politik yang besar di baliknya, yakni untuk merampas kekuasaan yang sah lewat apa yang ia sebut suksesi inkonstitusional. Pertanyaan yang membuat semua orang terdiam pun dilontarkan berkali-kali:
Siapa pengguna hasil sadapan itu?
Untuk apa penyadapan itu dilakukan?. -“Ke mana hasil sadapan itu dibawa?.
Siapa yang memesan? Siapa yang menikmati?. -Dan yang paling mencengangkan…Apakah ada seorang provokator yang sengaja bekerja dalam gelap untuk merebut kursi Presiden dan Wakil Presiden?.
Apakah filosofinya adalah: Ciptakan kegaduhan, lemahkan Presiden, guncang Istana, lalu rebut kekuasaan?. Apakah kursi itu direbut untuk melayani rakyat? Atau justru untuk mempertahankan kejahatan dan terus mencuri di negeri sendiri?
BKH menyebut ini bukan penyadapan biasa, tapi penyadapan politik* yang menurut pandangannya bermotif dan bertujuan politik untuk merampas kekuasaan yang sah lewat suksesi inkonstitusional, dengan cara menyadap kegiatan Presiden dan Istana, lalu menyebarluaskannya untuk membangun kebencian publik terhadap Presiden.
BKH pun meminta Kapolri tidak segan-segan menerapkan pasal makar dan menjaga martabat Presiden dan bangsa. Tapi siapa yang paling menderita jika negeri ini terus diguncang?
Bukan mereka yang berebut kursi.
Bukan mereka yang bermain di balik layar. -“Yang menderita adalah rakyat keci! – Petani yang hasil panennya tak menentu.
Buruh yang upahnya pas-pasan.
Pedagang kecil yang setiap hari berjuang untuk sesuap nasi.
Mereka yang selalu disusahkan, sementara yang di atas berebut kekuasaan!
Di media sosial, reaksi pun meledak. Komentar terbelah dan kritis. Sebagian mempertanyakan klaim “semua publik tahu” dan meminta bukti isi sadapan. Sebagian lagi membela keahlian hukum BKH. Ada juga yang mengaitkan dengan isu lain, seperti respons bencana di NTT dan kinerja DPR. Namun satu pertanyaan kini menggantung di udara dan belum terjawab:
Suapa Dang Provokatif itu???
Rakyat berhak bertanya.
Rakyat berhak curiga.
Rakyat berhak menuntut jawaban yang terang, bukan jawaban yang bersembunyi! -Karena jika Istana saja bisa disadap, lalu siapa yang aman di negeri ini? -Jika Presiden saja bisa diintip, lalu siapa yang melindungi rakyat kecil?
UNGKAP! USUT! TUNTASKAN!.”(Red)”
