Hukum Bukan Panggung Drama: Jika Putusan Sudah Final, Maka Untuk Mengulang Gugatan Adalah Menolak Kenyataan, Papar Supriadi Kartono KEtu DPD LPKPK RI Sulawesi Selatan.
MKS – makassarglobal.com.-“Ada sebuah pepatah lama dalam dunia hukum yang tak pernah lekang oleh waktu: Res judicata pro veritate habetur” apa yang sudah diputuskan oleh hakim, harus dianggap sebagai kebenaran.
Pepatah inilah yang hari ini kembali ditegaskan oleh Ketua DPD LKPK RI Sulawesi Selatan, An. Supriadi Kartom, SE.
Menurutnya, publik harus memahami satu filsafat dasar negara hukum: *Keputusan Mahkamah Agung (MA) dan Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu sudah final. Tidak bisa lagi diajukan upaya hukum lagi.
Hukum itu bukan seperti pasar yang bisa ditawar-tawar sesuka hati. Ketika palu sudah diketuk, ketika putusan sudah final dan mengikat, maka di sanalah kebenaran hukum berhenti untuk diperdebatkan. Siapa pun yang mencoba mengulang-ulang perkara yang sama, sesungguhnya sedang melawan filosofi kepastian hukum itu sendiri,” tegas Supriadi Kartom.
Filsafat Hukum: Kepastian Adalah Jiwa Keadilan
Dalam filsafat hukum, ada tiga pilar yang harus berdiri bersama: *Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum.
Tanpa kepastian, keadilan hanya akan menjadi wacana yang tidak pernah berujung. Tanpa finalitas, hukum hanya akan menjadi drama tanpa akhir, di mana setiap orang yang kalah bisa terus menggugat sampai ia menang.
Itulah sebabnya, kata Supriadi, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan sebagai benteng terakhir. Putusannya bukan untuk diperdebatkan lagi di jalanan, di media sosial, apalagi diulang di pengadilan lain dengan kemasan perkara yang berbeda.
Jika setiap putusan final masih bisa digugat lagi dengan dalih yang sama, lalu untuk apa kita punya Mahkamah Agung? Untuk apa kita punya Mahkamah Konstitusi? Negara ini akan berubah menjadi panggung sandiwara hukum yang tidak pernah selesai,” ujarnya dengan nada kritis.
Kritisi Upaya Hukum di PTUN Soal Ijazah
Dalam rilis ini, Supriadi juga menyoroti secara kritis upaya hukum yang dilakukan pihak Gibran untuk membuktikan keaslian ijazahnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menurutnya, upaya tersebut adalah bentuk kesia-siaan secara filosofis dan yuridis. Sebab, substansi persoalan tersebut telah melalui proses dan pertimbangan pada tingkat putusan yang bersifat final.
Karena itu, upaya hukum Gibran untuk membuktikan keaslian ijazahnya di PTUN adalah kesia-siaan. Bukan karena kami membenci seseorang, bukan karena kami anti terhadap siapa pun. Tapi karena hukum harus dihormati logikanya. Yang sudah final, jangan dipaksakan untuk dibuka kembali. Yang sudah diputuskan, jangan dipelintir untuk dicari celah baru.
Hukum yang baik bukan hukum yang selalu memenangkan yang kuat. Hukum yang baik adalah hukum yang berani berkata ‘cukup’ ketika kebenaran sudah ditetapkan. Dan hari ini, hukum sudah berkata cukup,” tambahnya.
Penutup: Hukum, Keadilan, Demokrasi
Bagi Supriadi Kartom, persoalan ini bukan sekadar soal satu ijazah, satu orang, atau satu gugatan. Ini adalah soal marwah hukum Indonesia.
Jika finalitas putusan bisa dilanggar, maka kepercayaan rakyat terhadap hukum akan runtuh. Jika putusan MA dan MK bisa dianggap tidak final, maka demokrasi kita hanya akan menjadi demokrasi di atas kertas, tanpa kepastian di atas realita.
Hukum harus berdiri tegak di atas keadilan. Keadilan harus berdiri tegak di atas kebenaran. Dan demokrasi hanya akan hidup jika hukum dihormati, bukan dipermainkan.
Kami dari DPD LKPK RI Sulsel mengajak seluruh masyarakat untuk kembali pada akal sehat hukum: hormati putusan yang sudah final, hargai Mahkamah Agung, hargai Mahkamah Konstitusi. Karena bangsa yang tidak menghormati putusan pengadilannya sendiri, adalah bangsa yang sedang menggali lubang kehancurannya sendiri.”Tandasnya,-“(Red)” MZ.NA
Makassar, 11 November 2026
Hormat Kami,
AN. SUPRIADI KARTOM, SE.
Ketua DPD LKPK RI Sulawesi Selatan
HUKUM — KEADILAN — DEMOKRASI
Laporan : Tim Redaksi.
