Gowa-makassarglobal.com.-“Sebuah poster beredar luas di ruang publik digital. Di dalamnya, ada wajah Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., http://M.Si., ada gedung Polresta Gowa, ada barang bukti narkotika yang dibungkus plastik klip, dan ada satu kalimat yang menusuk:
Polresta Gowa Belum Mampu Memenuhi Himbauan Bapak KAPOLRI Terkait OPERASI NARKOTIK Secara Terpadu.”
Poster itu bukan sekadar desain grafis. Ia adalah cermin dari sebuah keresahan yang lebih dalam: ketika perintah tertinggi negara tentang perang melawan narkoba diteriakkan dengan lantang, publik di bawah bertanya dengan lirih, sudahkah perintah itu benar-benar menjelma menjadi gerakan yang terpadu, atau baru berhenti sebagai bunyi?
Narasi yang dibangun dalam poster tersebut berangkat dari sebuah kutipan yang dinarasikan sebagai perintah Kapolri: -“Saya minta kepada seluruh jajaran untuk melakukan operasi narkoba secara terpadu, masif, dan berkelanjutan, serta membongkar jaringan hingga ke akar-akarnya.”_ Dalam filosofi kepemimpinan, kalimat itu bukan sekadar instruksi teknis. Ia adalah doktrin. Kata “terpadu” berarti tidak boleh ada satuan yang berjalan sendiri-sendiri. Kata “masif” berarti tidak boleh ada operasi yang setengah-setengah. Kata “berkelanjutan” berarti tidak boleh ada penindakan yang hanya ramai di awal lalu senyap di akhir. Dan kata “hingga ke akar-akarnya” adalah penegasan paling penting: bahwa negara tidak boleh puas hanya memetik daun, sementara akar jaringan masih hidup dan tumbuh di bawah tanah, menunggu musim baru untuk kembali meracuni generasi.
Di sisi lain poster, ditampilkan tiga poin yang diklaim sebagai himbauan dan perintah Kapolri: melakukan operasi narkoba secara terintegrasi di seluruh wilayah, membongkar jaringan dan tidak hanya pelaku kecil, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas penanganan kasus narkotika. Tiga poin ini, jika dibaca sebagai sebuah filsafat penegakan hukum, sejatinya adalah tiga ujian bagi setiap institusi: ujian integrasi, ujian keberanian, dan ujian kejujuran. Integrasi menguji apakah penegakan hukum mampu menyatukan intelijen, penyidikan, pencegahan, dan pemulihan dalam satu napas. Keberanian menguji apakah aparat berani menyentuh jaringan besar, bukan hanya pelaku lapangan yang mudah ditangkap dan mudah dilupakan. Dan transparansi menguji apakah proses itu berani dibuka di hadapan publik, karena dalam negara demokrasi, kepercayaan tidak lahir dari klaim, melainkan dari penjelasan yang bisa diverifikasi.
Dari ujian itulah lahir empat sorotan dan tuntutan masyarakat yang tertulis dalam poster tersebut: evaluasi kinerja Satresnarkoba Polresta Gowa, penjelasan publik tentang capaian dan langkah konkret penanganan narkoba, pengungkapan jaringan besar bukan hanya pelaku lapangan, serta transparansi kepada masyarakat Gowa.
Tuntutan ini tidak boleh dibaca semata sebagai tuduhan. Ia harus dibaca sebagai bentuk partisipasi publik dalam negara hukum. Sebab narkoba, dalam poster itu, ditegaskan sebagai musuh bersama, dan musuh bersama tidak bisa dilawan sendirian. Ia hanya bisa dilawan ketika negara dan rakyat berdiri di sisi yang sama.
Ketika publik meminta penjelasan, sesungguhnya publik sedang meminta untuk dilibatkan, bukan untuk dicurigai. Ketika publik meminta evaluasi, sesungguhnya publik sedang meminta agar institusi yang ia cintai menjadi lebih kuat, bukan lebih lemah.
Namun, jurnalisme yang profesional juga wajib menempatkan satu prinsip yang tidak boleh dilanggar: narasi dalam poster adalah penilaian publik yang beredar, bukan vonis hukum yang sudah terbukti. Hingga berita ini dibuat, klaim bahwa instruksi Kapolri “belum sepenuhnya dijalankan” oleh Polresta Gowa adalah versi yang disampaikan melalui poster tersebut, dan Polresta Gowa tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan, klarifikasi, dan data capaian secara terbuka. Justru di situlah letak kematangan demokrasi kita diuji. Bukan pada seberapa keras kita menuding, melainkan pada seberapa jujur kita membuka ruang jawab. Jika Polresta Gowa memiliki capaian pengungkapan jaringan, data penindakan, dan langkah pencegahan yang nyata, maka penjelasan publik adalah panggung terbaik untuk menampilkannya. Jika masih ada kekurangan, maka evaluasi adalah jalan terbaik untuk memperbaikinya.
Pada akhirnya, pesan paling bawah poster itu adalah pesan yang paling tidak bisa dibantah oleh siapa pun:
Publik Butuhkan Penjelasan, Karena Narkoba Merusak Generasi, Mengancam Masa Depan Bangsa.”_ Di kalimat itu, perdebatan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah menjadi kecil, karena ada yang jauh lebih besar yang dipertaruhkan: masa depan anak-anak Gowa. Narkoba tidak pernah menunggu rapat selesai. Ia tidak menunggu anggaran turun. Ia bergerak setiap hari, masuk lewat pergaulan, lewat telepon genggam, lewat janji-janji manis yang meracuni pelan-pelan. Maka operasi yang terpadu, masif, dan berkelanjutan bukan sekadar perintah atasan, melainkan panggilan moral seluruh bangsa. Dan ketika publik sudah bertanya, satu-satunya jawaban yang bermartabat adalah penjelasan yang transparan, kerja yang nyata, dan jaringan besar yang benar-benar dibongkar hingga ke akar-akarnya.Tandasnya “(Red)”
Sumber : Aktivis Poros Rakyat.
Editor : Rodaktus Redaksi Makassarglobal.
