Jeneponto-makassarglobal.-“Kalimat itu tidak diucapkan dengan teriakan, melainkan dengan nada yang tenang namun terasa sampai ke kalbu: _“Kami tidak minta diistimewakan. Kami hanya minta di proses.” _ Itulah jeritan halus dari dua aktivis di Kabupaten Jeneponto yang memilih jalan paling bermartabat ketika mengaku merasa terancam, yakni melapor secara resmi ke Polres Jeneponto dengan dokumen, dengan wajah terbuka, dan dengan harapan yang sangat sederhana, agar hukum hadir dan memberi kepastian.
Pemberitaan ini berangkat dari dua dokumen resmi, yakni Surat Tanda Penerimaan Pengaduan (STPP) Polres Jeneponto tanggal 13 Oktober 2026 yang melaporkan dugaan pengancaman pada Rabu, 08 Oktober 2026 sekitar pukul 21.58 WITA di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, serta Surat Laporan Resmi DPD LSM KPK RI Sulsel Nomor: 015/LP/DPD-LSM-KPK-SULSEL/X/2026 tanggal 12 Oktober 2026 yang melaporkan dugaan pengancaman pada Rabu malam pukul 22.00 WITA via telepon & WA terhadap dirinya dan aktivis LSM GEMPA, dengan terlapor yang disebut dalam surat adalah Kepala Desa Parasangan Beru, Kecamatan Turatea, dan oknum suruhannya. Dalam surat itu pelapor mengklaim melampirkan 3 berkas bukti elektronik berupa chat tulisan ancaman, video ancaman, dan foto intimidasi, dengan dasar hukum yang diduga dilanggar Pasal 335 KUHP, Pasal 45B jo Pasal 29 UU ITE, dan Pasal 368 KUHP.
Berdasarkan versi pelapor sebagaimana tertulis dalam dokumen pengaduan, pelapor mengaku menerima beberapa panggilan dan pesan WhatsApp bernada ancaman dari beberapa nomor berbeda yang diduga berasal dari pihak terlapor, antara lain berbunyi: _“lebih. Saya di. Penjara klu. Bunuh. Orang http://dri.pada.di laporkan bru blm pasti. Kesalahanku.”_ dan keesokan harinya kembali mendapat chat yang menyebut: _“mau kesini mi juga pakde” iya tp jgn sampai berdekat bermasalah hukum gara2 kamu saya akan cari kmu sy sdh tau mukamu.”_ Redaksi menegaskan kutipan tersebut adalah versi pelapor, kebenaran materiilnya adalah kewenangan penyidik untuk dibuktikan, dan akibat rangkaian pesan itu pelapor mengaku merasa terancam dan takut hingga akhirnya melapor untuk meminta perlindungan hukum.
Kini dengan penuh hormat, pelapor bersama saksi korban kedua, ISMAIL LILIK, yang disebut dalam dokumen dengan keterangan BUKTI LENGKAP – TULISAN VIDEO FOTO, menyampaikan lima pertanyaan yang menusuk kalbu kepada Penyidik Satreskrim Polres Jeneponto khususnya Kasi Pidum: sudah sejauh mana lidik sidik sejak STPP terbit 13 Oktober 2026, apakah terlapor sudah dipanggil dan diperiksa, apakah bukti elektronik sudah diverifikasi digital forensik, apakah pelapor sudah menerima SP2HP, dan apakah ada perlindungan hukum bagi pelapor selama proses berjalan, karena hukum yang diam terlalu lama akan terasa seperti tidak hadir, dan hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas, serta tidak boleh kalah oleh jabatan.
Redaksi menekankan hingga berita ini diturunkan, terlapor atas nama Rahman Joa, Kepala Desa Parasangan Beru, masih berstatus sebagai TERLAPOR, bukan tersangka, bukan terdakwa, dan bukan terpidana, segala tuduhan masih merupakan DUGAAN yang wajib dibuktikan melalui proses penyidikan yang sah, adil, dan transparan, dan redaksi membuka ruang hak jawab, hak koreksi, dan klarifikasi kepada terlapor, Pemerintah Desa Parasangan Beru, Kasat Reskrim, Kasi Pidum, dan Kapolres Jeneponto sesuai Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers No. 40 Tahun 1999. Kepada redaksi pelapor menegaskan: _“Saya percaya Polres Jeneponto bisa profesional. Kami hanya minta kepastian hukum, bukan janji,”_ dan redaksi akan terus mengawal kasus ini hingga ada kepastian hukum, karena tidak ada satu pun warga yang boleh merasa takut untuk melapor, dan tidak ada satu pun laporan yang boleh merasa tidak didengar.”(Red)”
Sumber :Tim Investigasi Cakrawala Sulsel / DPD LSM KPK RI Sulsel / GEMPA
Laporan :Tim Media


















