Di Balik Debu Tambang Ilegal: Kekuasaan, Uang Fee, dan Rakyat yang Jadi Korban

Gowa-makassarglobal.com-“- Di balik deru truk yang keluar-masuk lokasi tambang, tersimpan sebuah kisah lama yang terus berulang: alam dikeruk, uang mengalir, dan hukum seolah berjalan di tempat.

Kini, tabir itu mulai terbuka. Seorang terdakwa diduga bukan sekadar tahu, melainkan menjadi otak penggerak. Bukan menambang dengan tangannya sendiri, tetapi menggerakkan orang lain dengan kekuasaan yang melekat di pundaknya.

Ia diduga memanfaatkan jabatan, memberikan arahan, menyiapkan sarana, dan menyusun keterangan. Sebuah cara yang rapi, sistematis, dan sulit disentuh, namun justru di situlah letak bahayanya: kejahatan yang dibungkus kewenangan.

Aliran uang menjadi jejak yang paling jujur. Dari keterangan yang terungkap, Amir Dg. Ngitung diduga memberikan setoran kepada terdakwa untuk setiap truk yang melintas keluar dari lokasi tambang.

 

Material yang dikeruk setiap hari:

Material Jumlah / Hari Harga Jual

Sirtu 18 truk Rp 170.000 / truk

Pasir 2 truk Rp 550.000 / truk

Batu 2 truk Rp 450.000 / truk

Dan untuk setiap truk itu, ada harga yang dibayar di balik layar:

Sirtu: Rp 50.000 per truk

Pasir: Rp 80.000 per truk

Angka yang terlihat kecil jika dibaca satu per satu. Namun jika dikalikan 18 truk sirtu dan 2 truk pasir setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, maka yang mengalir bukan lagi sekadar uang rokok. Itu adalah keuntungan yang dibangun di atas tanah rakyat yang dikeruk tanpa izin.

Inilah wajah tambang ilegal yang sesungguhnya. Bukan hanya soal tidak memiliki izin. Ini soal bagaimana kekuasaan berubah menjadi alat, dan alat berubah menjadi mesin uang.

Sementara jalan rusak, debu beterbangan, dan lingkungan perlahan sekarat, ada pihak yang duduk tenang menghitung setoran per truk.

Presiden TIB, Syafriadi Djaenaf Daeng Mangka, tidak menutupi kegelisahannya. Ia menyebut kasus ini sebagai cermin telanjang: bahwa tambang ilegal masih bisa hidup karena dipelihara oleh mereka yang seharusnya justru menjaga desa dan kelurahan.

Kasus ini menjadi cermin bahwa praktik tambang ilegal masih terjadi dengan keterlibatan pihak yang berwenang di tingkat desa/kelurahan. Kami berharap aparat penegak hukum menindak secara konsisten tanpa memilih-milih,” tegas Syafriadi.

Pernyataan itu bukan sekadar komentar. Itu adalah peringatan. Jika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka tambang ilegal tidak akan pernah mati. Ia hanya akan berganti nama, berganti pemain, dan kembali beroperasi saat sorotan kamera meredup.

Kini publik menunggu. Apakah kasus ini akan menjadi momentum untuk membersihkan praktik kotor itu hingga ke akarnya, atau hanya akan menjadi satu lagi berkas yang menguap di tengah jalan?

Karena bagi rakyat, pertanyaannya sederhana: sampai kapan tanah mereka dikeruk, sementara mereka hanya kebagian debunya.Tandasnya.”(Red)” MZ.NA.

Laporan : Tim Media.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *