Oleh: Syarifuddin Kulle | Disunting: MZ. NURDIN ACHMAD – Pimpinan Redaksi.
Gowa-makassarglobal.com.-“5 Oktober 2026 – Ada tiga kata yang selalu berlayar bersama dalam kehidupan bernegara: Politik, Kekuasaan, dan Hukum. ‘Ketiganya seperti tiga dayung dalam satu perahu bernama Gowa. Jika satu dayung mendayung terlalu keras, perahu akan berputar. Jika satu dayung patah, perahu akan oleng. Maka kedewasaan adalah menjaga agar ketiganya mendayung dalam irama yang sama.
Membaca dinamika Gowa hari ini, kita tidak boleh hanya membaca dengan kacamata politik. Kita harus membaca dengan kacamata filosofi.
1. Politik Adalah Seni Merawat Perbedaan, Bukan Merawat Kebencian.’
Politik bukan sekadar siapa yang menang dan siapa yang kalah. Politik yang hakiki adalah seni mengelola kepentingan rakyat yang berbeda-beda menjadi satu tujuan bersama. Di Gowa, pertanyaan bijaknya bukan “siapa yang salah?”, melainkan “bagaimana komunikasi antara Bupati dan DPRD tetap terjaga?”.
Politik yang sehat bukan politik tanpa riak. Laut yang tanpa ombak adalah laut mati. Politik yang sehat adalah politik yang mampu mengelola riak perbedaan secara bermartabat, melalui mekanisme yang ada, bukan melalui kegaduhan di luar mekanisme.
2. Kekuasaan Adalah Amanah Yang Dipinjamkan, Bukan Milik Yang Diwariskan.’
Kekuasaan adalah amanah. Ia datang dengan kewenangan, tapi kewenangan itu ada batasnya. Bupati ada batasnya, DPRD ada batasnya, Aparat ada batasnya. Batas itu bernama aturan.
Kekuasaan yang bijak harus berlandaskan empat pilar: ‘Aturan sebagai dasar pijakan, ‘Integritas sebagai kompas moral, ‘Kebijaksanaan’ untuk melihat kepentingan rakyat banyak, dan Akuntabilitas karena setiap keputusan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan hukum dan di hadapan sejarah.
Di tengah dinamika Gowa, yang paling penting dijaga bukan kursinya, tapi pelayanan publiknya. Rakyat tidak boleh menjadi korban karena dayung politik yang tidak kompak.
3. Hukum Adalah Jangkar Yang Menahan Perahu Agar Tidak Hanyut.’
Jika politik adalah angin yang mendorong, dan kekuasaan adalah dayung yang menggerakkan, maka hukum adalah jangkar yang memastikan perahu tidak hanyut dibawa emosi.
Hukum mengajarkan kita tiga prinsip bijak: ‘Proses harus benar,’ setiap tahapan dan kewenangan harus dipenuhi. ‘Fakta harus diperiksa, ‘ jangan menelan isu tanpa memeriksa dokumen resmi, bukti surat, dan putusan yang sah. Dan yang terpenting, ‘kesimpulan harus berdasarkan hukum, ‘bukan berdasarkan opini politik. Dugaan bukanlah fakta. Pendapat politik tidak otomatis menjadi vonis hukum.
Terkait dinamika antara DPRD Gowa, Bupati Gowa, dan proses di Mahkamah Agung yang ramai dibicarakan, kearifan kita adalah menunggu dan membaca dokumen resmi yang relevan. Tanpa itu, kita hanya akan terjebak dalam pusaran opini yang menyesatkan.
Penutup: Gowa Membutuhkan Nakhoda Yang Tenang, Bukan Penumpang Yang Berisik.
Dinamika Gowa hari ini adalah ujian kedewasaan bagi kita semua. Ini bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, tapi siapa yang paling tenang menjaga perahu.
Gowa adalah perahu Pinisi kita bersama. Ia telah berlayar jauh. Jangan biarkan ia karam hanya karena perbedaan arah angin.
Mari kita kembalikan semuanya ke mekanisme hukum yang bermartabat. “Salam Politik, Salam Diskusi Yang Beradab.’
Syarifuddin Kulle Pemerhati Politik & Kebangsaan, Makassar, Sulawesi Selatan.
