MKS.Makassarglobal.com.-“Sebanyak 10 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) se-Provinsi Sulawesi Selatan resmi dilantik untuk masa bakti 2026–2031 dalam sebuah prosesi yang berlangsung di Balai Manunggal Jenderal M. Yusuf, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Sabtu (4/7/2026)
Pelantikan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus memperjuangkan aspirasi pemerintah desa hingga ke tingkat pemerintah pusat.
Ketua Panitia Pelantikan yang juga Ketua DPC APDESI Kabupaten Takalar, Parawansa, S.H., menjelaskan bahwa 10 DPC yang dilantik merupakan hasil Musyawarah Cabang (Muscab) di masing-masing kabupaten/kota yang masa kepengurusannya telah berakhir.
Menurutnya, pelantikan ini diharapkan mampu memperkuat peran APDESI sebagai wadah perjuangan kepala desa dalam menyuarakan kepentingan desa serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat.
Parawansa menegaskan, dari total 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, baru 10 DPC yang dilantik karena kepengurusannya telah memasuki akhir masa jabatan. Sementara DPC lainnya masih menjalankan kepengurusan yang sah sesuai masa bakti masing-masing.
“Yang belum dilantik bukan karena tertunda, melainkan karena kepengurusannya masih aktif dan tetap menjalankan program-program organisasi sebagaimana amanah yang diberikan,” ujarnya.
Pelantikan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M., Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd., Dr. Ferry Juliantono, S.E., Ak., M.Si., Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, serta para kepala dinas yang membidangi pemerintahan desa dari tingkat provinsi maupun kabupaten yang mengikuti pelantikan.
Parawansa yang merupakan Kepala Desa Kaleko’mara, Kabupaten Takalar, berharap kepengurusan APDESI yang baru mampu menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Melalui sinergi yang semakin kuat, berbagai program strategis seperti pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, penguatan ekonomi desa, hingga percepatan terwujudnya desa yang maju, mandiri, dan sejahtera diharapkan dapat terlaksana secara optimal sesuai arah kebijakan pembangunan nasional.
“(Red)”
Liputan. : Hj.Diayana./Sari Setiawati.S.E.
Editor. : MZ.Nurdin Achmad.
Laporan : Redaksi.
