Sulawesi Selatan-Makassarglobal.com.-“Rakyat kembali dihadapkan pada persoalan yang semakin kompleks. Harga pupuk yang dirasakan semakin berat, pasokan BBM bersubsidi yang dikeluhkan tidak selalu lancar, serta LPG 3 kilogram yang sulit diperoleh dan di sejumlah tempat dijual dengan harga tinggi, menjadi potret keresahan yang terus berulang di tengah masyarakat.
Di atas mimbar, berbagai program kesejahteraan rakyat terdengar begitu meyakinkan. Pupuk bersubsidi disebut tersedia, BBM bersubsidi dijanjikan tetap terjaga, sementara LPG 3 kilogram semestinya hadir sebagai energi yang mudah dijangkau masyarakat kecil.
Namun, pertanyaan besarnya adalah: apakah laporan yang sampai ke meja pengambil kebijakan benar-benar menggambarkan kondisi raky
at di lapangan?
Sebab realitas yang dirasakan sebagian masyarakat justru berbeda.
Pagi hari mereka mencari pupuk untuk kebutuhan pertanian. Siang hari kembali mencari LPG 3 kilogram untuk kebutuhan rumah tangga.
Sore hari, antrean panjang di SPBU menjadi pemandangan yang harus dihadapi untuk mendapatkan BBM.
Pagi mencari pupuk. Siang mencari gas.
Sore mengantre BBM.
Inilah realitas yang semestinya menjadi alarm serius bagi pemerintah.
Persoalannya bukan semata-mata apakah program pemerintah tersedia di atas kertas, tetapi apakah program tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Jika data yang menjadi dasar pengambilan keputusan tidak sesuai dengan fakta lapangan, maka kebijakan yang lahir pun berisiko tidak menyentuh akar persoalan.
Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya bekerja dari balik meja dengan menunggu laporan administratif. Sesekali turun ke lapangan, melihat antrean, mendengar keluhan petani, berbicara dengan pedagang kecil, dan menyaksikan sendiri bagaimana masyarakat memperoleh kebutuhan dasar mereka.
Sebab rakyat tidak hidup dari laporan.
Rakyat hidup dari ketersediaan pupuk, BBM, LPG, pangan, pekerjaan, dan harga yang mampu mereka jangkau.
Negeri ini memang kaya. Kekayaan itu sering terdengar dalam pidato dan dibacakan dari atas mimbar. Tetapi kekayaan negara akan kehilangan makna apabila rakyat justru harus menghabiskan waktu dan tenaga hanya untuk mendapatkan kebutuhan dasar.
Maka kritik publik ini bukan semata-mata serangan kepada pemerintah. Ini adalah peringatan agar negara tidak terjebak dalam kenyamanan laporan yang terlihat baik di atas kertas, tetapi berbeda ketika berhadapan dengan kenyataan.
Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap data benar-benar diverifikasi dengan kondisi lapangan. Jangan sampai persoalan distribusi, kelangkaan, permainan harga, atau ketidaktepatan sasaran baru diketahui setelah keresahan masyarakat membesar.
Rakyat tidak membutuhkan janji yang indah. Rakyat membutuhkan bukti yang nyata.
Ketika pupuk tersedia di gudang tetapi sulit diperoleh petani, BBM tersedia tetapi antreannya panjang, dan LPG bersubsidi ada dalam sistem distribusi tetapi sulit ditemukan masyarakat, maka ada persoalan yang harus segera dibuka dan diperbaiki.
Kini saatnya pemerintah turun dari balik meja.
Dengar rakyat. Periksa data. Datangi lapangan. Benahi distribusi.
Sebab ukuran keberhasilan sebuah kebijakan bukanlah seberapa indah ia dibacakan di atas mimbar, melainkan seberapa nyata manfaatnya dirasakan oleh rakyat.”(Red)” MZ.NA.
