MKS- Makassarglobal.com.-“Antrean kebutuhan dasar kembali menjadi bagian dari keseharian masyarakat di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan. BBM dan LPG 3 kilogram menjadi dua komoditas yang paling banyak dikeluhkan warga, sementara pasokan listrik dan layanan air PDAM di sejumlah tempat juga dirasakan masyarakat secara bergilir.
Kondisi tersebut bukan sekadar persoalan antrean panjang di SPBU maupun pangkalan LPG. Bagi masyarakat, situasi ini menyentuh kebutuhan paling mendasar: bahan bakar untuk kendaraan, gas untuk memasak, listrik untuk aktivitas rumah tangga, serta air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
Di sejumlah lokasi, masyarakat harus meluangkan waktu lebih lama untuk mendapatkan BBM. Antrean juga terjadi ketika warga berupaya memperoleh LPG 3 kilogram yang merupakan salah satu kebutuhan utama rumah tangga.
Ketika LPG sulit diperoleh, sebagian warga bahkan terpaksa mencari alternatif lain untuk memasak. Kondisi ini menjadi gambaran betapa rentannya kehidupan masyarakat ketika distribusi energi bersubsidi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Persoalan lain yang turut dirasakan adalah layanan listrik dan air PDAM yang oleh sebagian masyarakat disebut berlangsung secara bergilir. Situasi tersebut membuat warga harus menyesuaikan aktivitas sehari-hari dengan jadwal ketersediaan layanan.
Empat kebutuhan dasar—BBM, LPG 3 kilogram, listrik, dan air—kini menjadi perhatian masyarakat.
Pertanyaannya kemudian bukan semata-mata mengapa masyarakat harus antre, tetapi mengapa kebutuhan dasar masyarakat masih harus diperjuangkan melalui antrean?
Pemerintah dan pihak terkait diharapkan segera memastikan kondisi pasokan serta distribusi di lapangan. Jika persoalannya berada pada distribusi, maka rantai distribusi harus dibenahi.
Jika terdapat kendala pasokan, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang terbuka dan mudah dipahami.
Masyarakat tidak membutuhkan janji panjang. Mereka membutuhkan BBM tersedia, LPG 3 kilogram mudah diperoleh, listrik menyala secara normal, dan air bersih mengalir ketika dibutuhkan.
Sebab bagi rakyat, kebutuhan tersebut bukan kemewahan.
Itulah kebutuhan dasar yang menentukan apakah aktivitas rumah tangga, usaha kecil, transportasi, dan kehidupan sehari-hari dapat berjalan normal.
Kini suara masyarakat Sulawesi Selatan semakin jelas:
Jangan biarkan rakyat terus berada dalam antrean untuk mendapatkan hak atas kebutuhan dasarnya sendiri.”(Red)”
Laporan : Tim Redaksi.
