Sulawesi Selatan-Makassarglobal.com-“Imbauan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman agar masyarakat tidak melakukan panic buying di tengah persoalan ketersediaan BBM justru menjadi sorotan. Di satu sisi, pemerintah meminta masyarakat tetap tenang dan tidak membeli BBM secara berlebihan. Namun di sisi lain, pemandangan antrean kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU menunjukkan bahwa masyarakat masih menghadapi persoalan nyata untuk mendapatkan BBM.
Gubernur sebelumnya mengingatkan masyarakat agar tidak panik, tidak membeli secara berlebihan, dan tidak menyimpan BBM terlalu banyak. Ia juga menyinggung adanya dugaan pengisian berulang, modifikasi tangki kendaraan hingga penimbunan, serta menyatakan pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi.
Persoalannya kemudian menjadi sederhana: bagaimana masyarakat tidak panik ketika mereka melihat antrean panjang di SPBU dan menghadapi ketidakpastian ketersediaan BBM?
Kondisi tersebut menjadi kontradiksi yang sulit diabaikan. Imbauan pemerintah meminta masyarakat menahan diri, sementara realitas di lapangan membuat sebagian warga harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM yang mereka perlukan untuk aktivitas sehari-hari.
Rakyat tentu tidak dapat dibenarkan apabila terbukti melakukan penimbunan atau praktik curang.
Setiap bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi harus ditindak sesuai aturan. Namun, persoalan itu juga tidak semestinya membuat seluruh konsumen dipandang sebagai penyebab utama antrean.
Bagi masyarakat, BBM bukan sekadar barang yang ingin disimpan. BBM merupakan kebutuhan untuk bekerja, bertani, mengangkut hasil produksi, menjalankan usaha, mengantar keluarga, dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Ketika ketersediaannya dirasakan tidak pasti, kekhawatiran masyarakat menjadi sesuatu yang perlu dipahami, bukan hanya ditegur.
Di sinilah pemerintah dituntut memberikan jawaban yang lebih konkret. Jika masyarakat diminta tidak panik, apakah pemerintah dapat memastikan pasokan BBM tersedia secara cukup dan distribusinya berjalan normal?
Pengawasan terhadap konsumen memang penting.
Namun pengawasan juga perlu melihat keseluruhan rantai distribusi, mulai dari ketersediaan pasokan hingga penyalurannya ke SPBU. Dengan begitu, publik dapat mengetahui secara jelas di mana sebenarnya letak persoalan ketika antrean panjang kembali terjadi.
Sebab, apabila pasokan BBM tersedia secara normal, distribusi lancar, dan masyarakat dapat memperoleh BBM tanpa antrean panjang, dengan sendirinya dorongan untuk membeli secara berlebihan akan berkurang.
Rakyat tidak sedang meminta perlakuan istimewa.
Mereka hanya ingin kepastian bahwa ketika datang ke SPBU, BBM tersedia dan dapat dibeli sesuai kebutuhan.
Karena itu, pernyataan “jangan panik” sebaiknya berjalan beriringan dengan langkah nyata memastikan ketersediaan BBM. Imbauan akan lebih mudah diterima masyarakat apabila dibarengi dengan kepastian pasokan, transparansi distribusi, serta tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan penyimpangan.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang mengapa masyarakat panik, tetapi juga tentang mengapa antrean BBM masih terjadi dan bagaimana pemerintah memastikan kondisi tersebut tidak terus berulang.
Masyarakat membutuhkan ketenangan. Tetapi ketenangan itu akan jauh lebih mudah terwujud ketika BBM tersedia, distribusi berjalan lancar, dan kepastian pasokan benar-benar dirasakan di lapangan.(Red) MZ.NA.
Laporan : Tim Media.
