Jakarta-makassarglobal.com.-“Politik kekuasaan kembali memperlihatkan wajahnya yang sulit ditebak.
Senin, 14 September 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto dan digantikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Yang membuat pergantian itu menjadi sorotan bukan semata pergantian kursi Menteri Keuangan, melainkan momentum yang mengiringinya.
Beberapa jam sebelum pencopotan diumumkan, Purbaya dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, secara terbuka menyinggung dugaan kebocoran penerimaan negara dalam sektor perpajakan dan kepabeanan.
Ia bahkan mengungkap adanya 40 perusahaan baja asal China yang menurutnya belum seluruhnya tersentuh pemeriksaan, meski sebelumnya telah diperintahkan untuk diperiksa.
Purbaya menyatakan kondisi tersebut membuatnya mencurigai adanya permainan di lingkungan aparat perpajakan.
Salah satu contoh yang disampaikannya berada di kawasan industri Pulogadung.
Menurut Purbaya, setelah dilakukan pemeriksaan, kewajiban pajak perusahaan tersebut sedikitnya mencapai Rp200 miliar, dan dengan pemeriksaan yang lebih ketat nilainya berpotensi mendekati Rp1 triliun.
Pernyataan itu segera menjadi perhatian publik karena menyentuh langsung persoalan klasik penerimaan negara: seberapa besar kebocoran yang sebenarnya terjadi dan seberapa efektif pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan besar?
Namun, ketika isu tersebut belum selesai menjadi perbincangan, Purbaya justru harus meninggalkan kursi Menteri Keuangan.
Pergantian itu berlangsung cepat. Presiden Prabowo kemudian melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru.
Telepon Istana di Tengah Rapat
Rangkaian peristiwa di Senayan semakin menarik perhatian setelah Purbaya menerima telepon ketika rapat masih berlangsung.
Rapat sempat diskors sehingga Purbaya dapat menerima panggilan tersebut di luar ruangan. Setelah itu, ia tidak kembali melanjutkan rapat seperti sebelumnya.
Tak lama kemudian, proses pergantian jabatan diumumkan.
Bagi publik, urutan kejadian tersebut melahirkan pertanyaan: apakah pengungkapan dugaan kebocoran pajak memiliki kaitan dengan pergantian Menteri Keuangan, ataukah pencopotan itu merupakan keputusan politik dan kebijakan Presiden yang berdiri sendiri?
Sampai titik itu, tidak tepat untuk menyimpulkan hubungan sebab-akibat tanpa penjelasan resmi dari Presiden maupun pihak Istana.
Yang jelas, pergantian Purbaya terjadi setelah satu tahun ia menduduki posisi bendahara negara.
Pemerintah kemudian menempatkan Suahasil Nazara sebagai penggantinya dengan mandat melanjutkan pengelolaan fiskal nasional.
Kursi Berganti, Pertanyaan Belum Selesai
Sorotan terhadap persoalan pajak juga tidak berhenti pada pergantian menteri.
ANTARA melaporkan bahwa dari daftar 40 perusahaan baja yang sebelumnya disoroti Purbaya, pada saat pernyataan tersebut disampaikan baru satu perusahaan yang diperiksa. Potensi penerimaan dari kasus tersebut disebut dapat mencapai jumlah besar, bahkan hingga sekitar Rp1 triliun untuk satu perusahaan dalam periode tertentu.
Artinya, persoalan yang ditinggalkan Purbaya bukan sekadar tentang siapa yang duduk di kursi Menteri Keuangan.
Lebih jauh, publik menunggu jawaban mengenai bagaimana pemerintah akan menindaklanjuti dugaan kebocoran penerimaan negara, memastikan pemeriksaan berjalan transparan, serta membuktikan bahwa seluruh wajib pajak memperoleh perlakuan yang adil.
Sebab pemberantasan kebocoran penerimaan negara bukanlah proyek satu menteri. Ia merupakan pekerjaan institusional yang harus tetap berjalan, siapa pun yang berada di belakang meja Menteri Keuangan.
Purbaya kini telah meninggalkan kursi tersebut.
Tetapi isu yang sempat ia buka—tentang 40 perusahaan baja, dugaan permainan dalam pemeriksaan, dan potensi penerimaan negara yang sangat besar—belum otomatis ikut meninggalkan panggung.
Kursinya boleh berganti. Menteri boleh berganti.
Namun pertanyaan publik tetap sama: ke mana sebenarnya kebocoran penerimaan negara itu mengalir, dan siapa yang bertanggung jawab memastikan uang negara tidak kembali hilang di tengah jalan?.(****).Red.
Laporan : Contribution
