MKS-makassarglobal.com.-“ Video viral dari akun @sakina.trav dengan logo SIDIK HUKUM dan tulisan KLARIFIKASI DEBCOLECTOR kembali menggemparkan warga Makassar. Video itu merekam detik-detik pengamanan satu unit Honda City Hatchback merah di Jalan Ratulangi, dengan kap mesin terbuka, dikerumuni warga, pengendara yang berhenti, dan seorang pria berbaju oranye yang memeriksa ruang mesin, sementara pria berbaju hitam bergambar tengkorak berdiri mengawasi. Di tengah kerumunan itu, seorang pria berbaju krem tampil menunjukkan sejumlah dokumen yang diklaim sebagai dasar penarikan kepada seorang perempuan berbaju kuning berhijab pink muda yang terus merekam dan beradu argumen. Teks berjalan di bawah video menegaskan,
COLLECTOR AMANKAN HONDA CITY HATCHBACK MERAH DI JALAN RATULANGI MAKASSAR_ dan _MENANGGAPI VIDEO VIRAL TERSEBUT, PIHAK DEBT MEMBERI KLARIFIKASI.
Hukum adalah panglima, bukan emosi di jalanan. Karena itu setiap persoalan fidusia harus diselesaikan dengan dokumen, bukan dengan teriakan dan kerumunan. Dalam klarifikasi itu, pihak debt collector menunjukkan bukti identifikasi kendaraan secara close-up, termasuk plat VIN bertuliskan HONDA MOTOR CO., LTD., CHASSIS NO: 3R6-N-KB6-R513-E, MFD. BY PT Honda Prospect Motor, serta close-up ruang mesin sebagai bentuk transparansi. Pihak debt juga mengklaim pengamanan dilakukan atas kuasa dari PT Mandiri Tunas Finance dan kendaraan disebut diserahkan secara sukarela, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Di sinilah motivasi hukum itu bekerja: siapa pun yang merasa benar, wajib berani menunjukkan dokumennya di depan publik, bukan bersembunyi di balik ancaman dan tekanan.
Namun hukum juga mengajarkan untuk tidak menutup mata pada sisi lain. Di balik seragam debt collector, terduga pelaku penarikan itu pun sesungguhnya adalah korban finansial dari sistem yang keras. Mereka adalah pekerja lapangan yang dibebani target, dikejar setoran, dan terancam tidak digaji jika tidak berhasil mengamankan unit. Mereka bukan pemilik perusahaan pembiayaan, mereka hanya ujung tombak dari rantai kredit yang panjang. Jika prosedur dilanggar, mereka yang pertama ditangkap, pertama disalahkan, dan pertama dipenjara, sementara perusahaan tetap aman di balik meja. Maka keadilan tidak boleh hanya menuntut mereka, tetapi juga harus menuntut sistem yang mempekerjakan mereka tanpa perlindungan hukum dan pelatihan yang layak.
Sorotan warganet soal perbedaan plat nomor — sebagian gambar menampilkan B 2348 FH, sementara narasi lain menyebut DD 2248 FH — adalah alarm hukum yang tidak boleh diabaikan. Hukum fidusia menuntut kesesuaian mutlak antara objek jaminan, nomor rangka, nomor mesin, dan dokumen. Satu angka yang berbeda saja sudah cukup untuk menggugurkan keabsahan eksekusi. Karena itu, masyarakat yang merekam, bertanya, dan mengkritisi adalah bagian dari kontrol sosial yang dilindungi hukum. Di sisi lain, perusahaan pembiayaan juga berhak menagih haknya, selama penagihan dilakukan dengan cara bermartabat, tanpa kekerasan, tanpa perampasan, dan dengan putusan pengadilan jika tidak ada kesepakatan penyerahan sukarela.
Akhirnya, motivasi hukum terbesar dari peristiwa ini adalah: jangan jadikan jalanan sebagai pengadilan. Bagi pemilik kendaraan, jika merasa dirugikan, tempuhlah jalur hukum, laporkan ke polisi, adukan ke OJK, dan gugat ke pengadilan. Bagi debt collector, jika merasa hanya menjalankan perintah, tetaplah patuh pada hukum, jangan melampaui kuasa, dan ingat bahwa perintah atasan tidak bisa menghapus pertanggungjawaban pidana. Dan bagi perusahaan pembiayaan, ingatlah bahwa keuntungan finansial tidak boleh dibayar dengan hilangnya rasa kemanusiaan. Redaksi http://makassarglobal.com masih membuka ruang klarifikasi bagi kedua pihak — debt collector / PT Mandiri Tunas Finance maupun pemilik kendaraan — serta menunggu keterangan resmi dari kepolisian dan OJK, karena dalam hukum, setiap orang berhak didengar sebelum dihakimi.”(Red)”
Laporan : Tim Media.
