Rapor Merah Bupati Gowa: 300 Massa Kepung DPRD dan Kantor Bupati, Desak Usut Dugaan Korupsi hingga Isu Perselingkuhan

Rapor Merah Bupati Gowa
Situasi terkini saat 300 massa Pormula mengepung Kantor Bupati dan DPRD dalam aksi Rapor Merah Bupati Gowa pada Selasa (21/4/2026). Massa memblokade Jalan Masjid Raya, Somba Opu, untuk menuntut transparansi terkait dugaan korupsi, polemik beasiswa S3 putri daerah, hingga isu skandal perselingkuhan yang mencoreng integritas kepemimpinan di Kabupaten Gowa.

MAKASSARGLOBAL, GOWA — Sekitar 300 massa dari Poros Pemuda Berlawan (Pormula) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran dengan menyasar kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Gowa, Selasa (21/4/2026).

Menggunakan mobil komando, massa langsung memblokade Jalan Masjid Raya di Kecamatan Somba Opu. Aksi ini menyebabkan arus lalu lintas di depan kantor Bupati Gowa lumpuh dan memicu kemacetan panjang.

Tak hanya berorasi, massa juga membentangkan spanduk, membakar ban bekas, hingga terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian yang berjaga.

Ketegangan memuncak saat ratusan demonstran mencoba menerobos masuk ke halaman kantor bupati, namun dihadang petugas Satpol PP yang menutup rapat gerbang.

Aksi ini dipicu rentetan isu panas yang menyeret nama kepala daerah, mulai dari dugaan korupsi proyek seragam sekolah di Dinas Pendidikan, polemik pencabutan beasiswa doktoral, hingga isu perselingkuhan yang dinilai mencoreng integritas kepemimpinan di Gowa.

Sejak pukul 13.00 WITA, massa dari kalangan mahasiswa, pemuda, dan masyarakat memadati dua titik aksi. Mereka datang dengan satu tuntutan tegas: “Rapor Merah Kepemimpinan Bupati Gowa.”

Jenderal Lapangan Pormula, Fahim, menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk akumulasi kekecewaan publik atas berbagai polemik yang dinilai tak kunjung diselesaikan.

“Kami turun ke jalan untuk meminta DPRD Kabupaten Gowa membentuk panitia khusus (pansus) guna mengusut seluruh kisruh yang menjadi hak publik untuk diketahui,” ujar Fahim di lokasi aksi.

Ia mengungkapkan, DPRD melalui tiga komisi telah memberikan sinyal akan menindaklanjuti tuntutan massa.

“Tadi sudah disampaikan ke publik bahwa DPRD melalui tiga komisi siap menindaklanjuti dengan pembentukan pansus,” jelasnya.

Salah satu isu utama yang disorot adalah dugaan pencabutan sepihak beasiswa doktoral atas nama Risqilah Amran, mahasiswi S3 di Universitas Hasanuddin.

Massa menilai kebijakan tersebut janggal dan tidak transparan.

“Saudari Risqilah adalah putri daerah yang sedang menempuh pendidikan doktoral untuk kemaslahatan Gowa, tapi justru dibatalkan secara sepihak,” tegas Fahim.

Selain itu, dugaan korupsi dalam program pengadaan seragam sekolah gratis tahun anggaran 2025 di Dinas pendidikan Gowajuga menjadi sorotan serius.

“Isu korupsi seragam ini nilainya sangat fantastik. Ini harus diusut tuntas karena menyangkut hak masyarakat,” tambahnya.

Di sisi lain, isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama Bupati Gowa turut memperkeruh situasi. Meski belum terkonfirmasi, isu tersebut telah menyebar luas dan memicu kegaduhan publik.

“Jika benar, ini bukan sekadar persoalan pribadi, tapi krisis moral yang berdampak pada kepercayaan rakyat,” ujarnya.

“Kami juga meminta agar membersihkan “biang kerok” (BK) di tubuh pemerintahan Kabupaten Gowa” Tambahnya

Fahim juga mengkritik sikap pemerintah daerah yang dinilai tidak responsif terhadap aksi demonstrasi.

“Sejak aksi dimulai hingga sekarang, tidak ada satu pun perwakilan pemda yang menemui kami. Bupati seolah menutup telinga,” tegasnya.

Ia memastikan aksi tidak akan berhenti sampai ada kejelasan dari pemerintah daerah.

“Kalau tuntutan ini tidak ditindaklanjuti, kami siap melanjutkan aksi bahkan menduduki kantor bupati,” lanjut Fahim.

Pormula memastikan gelombang aksi akan terus berlanjut dengan skala yang lebih besar.

“Kami akan terus bergerak, melakukan konsolidasi besar-besaran dan memobilisasi masyarakat dari berbagai wilayah di Gowa,” pungkas Fahim.

Situasi ini menempatkan Pemerintah Kabupaten Gowa dalam tekanan serius. Publik kini menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah dan DPRD untuk meredam krisis yang terus membesar.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *